PRESS RELEASE

Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Islam Bandung

“Tolak Korupsi Tuntaskan HAM”

10 Desember 2019

Penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah terberat yang harus diselesaikan Indonesia sejak republik ini berdiri pada 17 agustus 1945. Menilik 20 tahun ke belakang, masih terdapat sejumlah catatan hitam dalam ranah hukum dan HAM. Amanah gerakan Reformasi 1998 terkait supermasi hukum belum juga terwujud.

Dalam UU HAM dikemukakan bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yaitu :  Hak untuk hidup, Hak untuk kemerdekaan dan keamanan secara fisik, Hak diakui kepribadiannya, Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, Hak mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan, Hak memiliki suatu benda dengan cara yang sah, Hak untuk bebas mengeluarkan pikiran dan perasaan, Hak untuk memilih dan memeluk agama, Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat, Hak untuk mengadakan rapat dan berkumpul, Hak untuk mendapatkan jaminan sosial atas hidupnya, Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, Hak untuk berdagang, Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakatnya masing-masing, Hak untuk menikmati kesenian, Hak untuk turut serta memajukan keilmuan.  

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih marak terjadi di Indonesia. Sepanjang 2019, sedikitnya terjadi 51 kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Ke 51 kasus pelanggaran HAM tersebut terdiri dari penggusuran paksa, perampasan lahan, pelanggaran hak-hak buruh, penangkapan aktivis-aktivis yang sampai saat ini belum dibebaskan, tindakan kekerasan aparat negara di Papua, polusi udara di Jakarta, pembiaran swastanisasi air di Jabodetabek, pembiaran kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera.

Korupsi barangkali menjadi kata yang paling populer di Indonesia, karena sejak berpuluh tahun yang lalu orang tidak berhenti memperbincangkan. Korupsi menjadi semakin populer ketika kita memasuki era reformasi karena bagitu banyak pejabat publik tersandung kasus korupsi dan harus dimeja hijaukan. Dengan era keterbukaan saat ini, publikasi tentang korupsi semakin mendapat ruang pemberitaan baik melalui media elektronik, surat kabar bahkan melalui pemberitaan
di internet (cyber news).  Hal ini sesungguhnya sangat menguntungkan bagi masyarakat karena dapat secara langsung melakukan pengawasan terhadap penanganan korupsi. 

Namun berhasil tidaknya penanganan korupsi sangatlah tergantung pada komitmen dan kemauan politik (political will) segenap aparat penegak hukum yang bertanggungjawab menanganinya. Sayangnya korupsi telah menyebar dan berakar pinak sampai ke aparat penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan dan juga pengadilan. Ini adalah sebuah tantangan yang tidak mudah dan memerlukan kerja keras.

Kita semua sebagai warga negara Indonesia yang baik pasti sepakat, jika korupsi diposisikan sebagai kejahatan besar dan merupakan,bidang  yang sangat penting bagi keruntuhan negara dan kejayaan bangsa. Kita sangat sedih, bila dikatakan bahwa korupsi sudah membudaya, meluas dari tingkat pusat sampai ke daerah, Bukan hanya di kalangan pemerintahan saja, tetapi juga di kalangan swasta dengan jaringan yang luas. Indonesia  termasuk negara yang terkorup di dunia.

Penanganan korupsi di Indonesia kian hari menunjukkan arah perubahan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak didirikan pada 2002. Beberapa kasus besar pun sukses dibongkar. Bahkan, yang lebih mencengangkannya lagi ada beberapa kasus yang tercatat banyak merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Salah satu kasus korupsi yang terungkap adalah kasuskorupsi Bantuan Likuiditas Nak Indonesia (BLBI) yang telah bergulir sejak lebih dari satu dasawarsa ini juga menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ada di Tanah Air. Hingga kini, kasus yang membelit sejumlah petinggi negara dan perusahaan besar ini masih juga belum menemui titik terang. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter 1998. Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan Surat Keterangan Lunas (SKL), namun belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan. Menurut keterangan KPK, kerugian negara akibat kasus megakorupsi ini mencapai Rp 3,7 triliun. Penyelesaian kasus besar yang ditargetkan rampung 2018 ini pun kembali molor hingga 2019.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pejabat pegawai negeri sipil (PNS) merupakan paling banyak terkena kasus korupsi. Sepanjang 2004-2019 KPK berhasil menangkap 199 Eselon I/II/III. Posisi kedua pejabat yang paling banyak tersangkut korupsi adalah anggota DPR dan DPRD sebanyak 247 orang dan swasta sebanyak 238 orang. Adapun kasus KPK yang paling banyak terjadi pada 2017.

Keluarga Besar Mahasiswa Unisba menggelar Unjuk Rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat

Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia. Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam menjalankan perannya, pengadilan ini berperan khusus dalam mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai berikut:

  • Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia merupakan salah satu langkah dalam megakkan keadilan bagi warga negara Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.
  • Proses pelimpahan perkara yang terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi tentunya dilakukan oleh pengadilan HAM sesuai dengan mekanisme pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia.

Berawal dari persitiwa itulah, Indonesia melalui pemerintah kembali menegakkan hak asasi manusia yang didasarkan pada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Melalui sistem pemerintahan presidensial dan parlementer yang dilaksanakan di Indonesia, pemerintah mulai mengkencangkan perjuangannya dalam menegakkan hak-hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Tentunya dalam penegakkan hak asasi manusia di Indonesia, pemerintah tidak melakukannya sendirian. Pemerintah memerlukan bantuan dari beberapa lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, dalam menegakkan hak asasi bagi warga negaranya, pemerintah Indonesia mempunyai landasan hukum persamaan kedudukan warga negara yang semakin mendukung dan menguatkan proses penegakan hak asasi manusia.

Upaya penindakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Penindakan yang dilakukan oleh KPK semenjak KPK berdiri pada tahun 2002 telah membuahkan hasil yang dapat disebut sebagai hasil yang memaksimalkan. Upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak main-main dan tidak pandang bulu.

Keluarga Besar Mahasiswa Unisba menggelar Unjuk Rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat

Siapapun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi akan ditindak oleh lembaga independen ini tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tentunya pelaksanaan proses peradilan dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan di Indonesia dan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Penindakan yang dilakukan pemerintah melalui KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada para pelakunya dan secara tidak langsung memberikan shock therapy pada orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi baik itu di dalam pemerintahan maupun di dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pemaparan beberapa kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan korupsi yang terjadi di Indonesia maka kami aliansi Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Islam Bandung menyatakan sikap :

  1. Bebaskan aktivis yang masih ditahan
  2. Reforma Agraria
  3. Cabut militer di papua
  4. Usut tuntas kasus pelanggaran HAM (Novel Baswedan, Salim Kancil, Munir dan lain-lain)
  5. Selesaikan kasus-kasus kekerasan disabilitas
  6. Menuntaskan kasus-kasus mega korupsi yang merugikan rakyat (BLBI, Bank Century, First Travel dan lain-lain)

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *